Hingga Awal Desember 2017, Program Satu Juta Rumah Sudah Membangun 765.120 Unit

Tampak pembangunan perumahan di salah satu wilayah di Surabaya. Tantangan pelaksanaan program perumahan, yakni ketersediaan lahan dan percepatan perijinan. FOTO: BISNISKINI/AKBAR

JAKARTA-BISNISKINI: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mencatat, hingga awal Desember 2017, Program Satu Juta Rumah sudah membangun sebanyak 765.120 unit rumah.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid pun optimis bahwa capaian hingga akhir 2017, bisa lebih tinggi dari tahun 2016 yang sebanyak 805.169 unit rumah.

Capaian tersebut didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen. Sedangkan rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen. “Sebanyak 619.868 unit merupakan rumah MBR dan 145.252 unit untuk non-MBR, sehingga totalnya 765.120 unit, “ kata Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Selasa (05/12/2017).

Seperti dikutip dari rilis Humas Kementerian PUPR, Rabu (06/12/2017), untuk mencapai target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu, maka sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU).

Sementara 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non-subsidi oleh pengembang.

Karena keterbatasan APBN, Khalawi mengatakan pihaknya mendorong berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang (seperti REI dan APERSI), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan, perbankan dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Hingga saat ini, menurut Khalawi, tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah yakni ketersediaan lahan dan percepatan perijinan pembangunan perumahan yang belum diterapkan secara merata di daerah.

Sebagai langkah untuk mengatasi ketersediaan lahan, ia berharap konsep Bank Tanah dapat segera terwujud. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kota mandiri yang menyediakan lahan permukiman besar, namun tetap memperhatikan konsep hunian berimbang.

“Kita dorong kehadiran kota baru mandiri seperti Maja. Tapi aturan hunian berimbang diterapkan. Kita juga kembangkan hunian vertikal, karena apartemen sewa jadi jawaban untuk generasi milenial kita,” ujarnya. (CR-01/AZT)

Butuh Langkah Sinerg
Peringati Hari Anti-
Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT