Wujudkan Rasa Adil dan Kesejahteraan Sosial: Utamakan Efektivitas, Bukan Efisiensi

rasa adil dan kesejahteraan sosial

Gubernur Jatim, Soekarwo saat diwawancarai awak media di peluncuran buku ‘Perkembangan Jawa Timur Berkeadilan dan Berdaya Saing’ di Gedung Grahadi, Selasa(14/11/2017). FOTO: BISNISKINI/IQBAL

SURABAYA-BISNISKINI: Mengutamakan rasa adil dan kesejahteraan sosial masyarakat, menjadi prinsip keadilan sosial yang dijunjung pemerintah. Prinsip ini lebih mengutamakan efektivitas dibandingkan dengan efisiensi.

Efisiensi merupakan suatu keinginan dengan menyisipkan keadilan di dalamnya, namun saat ini efisiensi lebih diutamakan daripada keadilan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip Ekonomi Pancasila yang dianut dengan berdasarkan keadilan dan kerakyatan. Efisiensi dan keadilan adalah dua hal yang tidak pernah ketemu titik tengahnya.

“Pemerintahan tidak boleh menganut efisiensi, namun harus menganut efektivitas,” ujar Gubernur Jatim, Soekarwo saat menghadiri acara peluncuran buku ‘Pertumbuhan Jawa Timur Berkeadilan dan Berdaya Saing’ di Gedung Grahadi, Selasa (14/11/2017).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Di antaranya, dengan memberikan suku bunga murah terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan meningkatkan kualitas SDM.

Pemprov Jatim juga memberikan kredit murah kepada UMKM dengan metode loan agreement melalui perbankan, dengan suku bunga murah dari APBD. Selain itu, Pemprov Jatim juga mengubah komposisi perbandingan antara pembaga pendidikan SMA dan SMK menjadi 70 : 30. Tujuannya, menciptakan SDM yang memiliki keterampilan khusus dan dapat langsung terjun di dunia kerja.

“Kalau kita hanya mengurusi investasi besar, lalu investasi besar itu menganut efisiensi, maka dibangunlah industri robot. Maka kemudian tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi tersebut dengan rasa keadilan. Muncul disparitas,” ujar Soekarwo.

Soekarwo menambahkan, pertumbuhan tidak harus memperlebar jarak disparitas, asal pemerintah masuk, namun secara terbatas. “Neoliberalisme mematikan usaha yang kecil. Setelah mati, buruh pun akan menganggur,” lanjut Soekarwo.

Seperti diketahui, di Jatim, 92 persen pekerja di Jatim ada di sektor UMKM. Maka jika berpatokan pada Neoliberalisme dengan tidak mengurus usaha kecil, sebanyak 19 juta tenaga kerja di Jatim akan kehilangan pekerjaannya. (IQBAL/AZT)

PJB Buka Pelatihan B
Wali Kota Kediri Apr
Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT