Pemkot Kediri Klaim Rumusan Kenaikan UMK Sesuai Aturan Pemerintah

Pemerintah Kota Kediri memastikan bahwa rumusan kenaikan Upah Minimum Kota atau UMK Kota Kediri telah dihitung sesuai prosedur dan aturan pemerintah pusat. FOTO: BISNISKINI/AYU CITRA SR

KEDIRI-BISNISKINI: Pemerintah Kota Kediri memastikan bahwa rumusan kenaikan Upah Minimum Kota atau UMK Kota Kediri telah dihitung sesuai prosedur dan aturan pemerintah pusat.

“Hal ini karena penentuan UMK tahun 2018 diberlakukan ketentuan baru, yakni harus memenuhi aturan dari pemerintah,” kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Kristianto, di Kediri, Selasa (14/11/2017).

Ia menjelaskan, bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok terhadap ketentuan UMK tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih lagi, pada penentuan UMK tahun 2017 memang ditetapkan dan dihitung sesuai survei pasar.

“Namun pada hitungan UMK sekarang, aspek survei pasar memang tidak berlaku lagi,” katanya.

Meski demikian, tambah dia, dengan melakukan survei pasar maka pemda setempat dapat menghitung kebutuhan hidup layak (KHL) bagi setiap pekerja maupun buruh. Misalnya saja terkait dengan kenaikan harga bahan pokok di pasaran.

“Bahkan juga dihitung atas berlakunya inflasi Nasional,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah sepakat dengan hitungan kenaikan tersebut. Upaya ini diwujudkannya dengan menandatangani surat usulan kenaikan UMK kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

“Kami harap, pengajuan kenaikan UMK sebesar Rp 140.000 dapat disetujui segera oleh Pemprov Jatim,” katanya.

Dengan demikian, iaa berharap pemberlakuan UMK Kota Kediri pada tahun 2018 akan naik menjadi Rp 1.700.000. Melalui langkah ini pula, Pemkot Kediri optimistis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Kediri.

“Khususnya mereka yang selama ini berprofesi sebagai buruh atau pekerja,” katanya.(AYU CITRA SR/ZAL)

Kapal Pesiar Seabour
Peluncuran Buku Pemb
Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT