LPS Percepat Penuntasan Likuidasi BPR

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempercepat penuntasan likuidasi 14 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (FOTO:BISNISKINI/BAGUS)

MALANG-BISNISKINI: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempercepat penuntasan likuidasi 14 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar nilai asetnya tidak merosot.

Direktur Group Pengelolaan Operasional LPS Hari Prasetyo mengungkapkan sudah menuntaskan penanganan likuidasi bank umum, menyusul dalam proses 12 BPR dan 2 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Upaya itu merupakan bagian dari penuntasan sebanyak 75 BPR, 5 BPR, dan 1 bank umum yang sudah dilikuidasi.

Ia menjelaskan perlu percepatan menuntaskan proses likuidasi kendati hal itu dinilai tidak mudah. Sebab bila terlalu lama di tahan, maka dampaknya menurunkan harga aset.

“Penjualan aset BPR dan BPRS tidak mudah, sebab kualitasnya buruk. Persoalannya pada penjualan aset, ini harus segera dituntaskan, tidak bisa terlalu lama ditahan,” tegas Hari saat menjadi pembicara dalam Media Gathering: Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas Keuangan di Kota Malang, Jatim, Selasa (12/9).

Akibat terlalu banyak aset yang kualitasnya kurang bagus itu, maka LPS kesulitan mendapatkan harga yang baik. “Paling banter hanya 20% dari nilai aset bila kualitasnya baik,” ujarnya.

Hari mengatakan sejauh ini masih memiliki waktu menuntaskan sebanyak 14 BPR dan BPRS. Sebab sesuai ketentuan, penuntasan bank terlikuidasi selama dua tahun dan bisa diperpanjang 1 x 2 tahun.

Sementara Ketua Yayasan Perbarindo Jatim Luluk Indrayani menyatakan proporsi bank terlikuidasi kebanyakan BPR karena sumber daya manusia dan sistemnya lemah. Kebanyakan dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan menjadi sulit berkembang karena tidak jemput bola sehingga berpotensi fraud.

Kendati demikian, lanjutnya, kasus fraud terbilang kecil, hanya sekitar 4%-5%. Pasanya dari sekitar 1.700 BPR, yang terlikuidasi hanya 80 BPR saja lantaran kasus itu.

“Itu sebenarnya tidak besar,” katanya.

Meski kasus fraud dianggap sedikit, tapi DPP Perbarindo menaruh perhatian serius. Melalui berbagai upaya meningkatkan kapasitas dari SDM BPR diharapkan kasus serupa kedepannya tidak terulang.

“DPP mengharuskan pengurus dan direksi BPR harus bersertifikat. Mereka wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan asosiasi,” imbuhnya.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga semakin ketat dalam menyeleksi pengurus dan direksi BPR. Pengawasan dilakukan agar industri BPR bisa maju. Sebab menurut laporan LPS bahwa lemahnya pengawasan memicu fraud sehingga berujung likuidasi.(CR03)

Bulog Kesulitan Meny
Ikan Asap Kenjeran
Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT